Dinas Pariwisata & Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah salah satu dari dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dinas ini bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala hal terkait kebudayaan dan kepariwisataan di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Sejarah

Sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pemerintah DKI Jakarta telah membentuk Badan Pembimbing Pariwisata Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bapparda Djaya) pada tanggal 7 Februari 1967 sebagai realisasi dari Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 103/4TAP/2/66.

Bapparda Djaya inilah yang menjadi cikal bakal Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Walaupun secara administratif kehadiran Dinas Pariwisata DKI Jakarta tertulis tanggal 20 September 1970, namun tanggal 7 Februari 1967 telah ditetapkan sebagai hari jadi Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

Berkembangnya kepariwisataan di dunia sebagai sektor non migas yang menjadi andalan devisa negara, mendorong daerah-daerah lainnya di Indonesia berlomba-lomba mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada awalnya membentuk Unit Organisasi yang khusus menangani kepariwisataan di Jakarta. Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2001 Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta dibentuk, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 107 Tahun 2001.

Dengan terjadinya perubahan/reformasi birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, maka pada beberapa struktur organisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan dan Permuseuman bergabung menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sedangkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009.

TUGAS POKOK & FUNGSI

• Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pariwisata dan kebudayaan;
• Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan;
• Penyelenggaraan urusan kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pembinaan dan pengembangan industri pariwisata dan budaya;
• Pemberdayaan masyarakat kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pengkajian dan pengembangan urusan kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pengawasan, pengendalian dan penindakan di bidang urusan kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian rekomendasi sertifikasi dan/atau perizinan usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
• Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan lingkungan dan BbC;
• Pemanfaatan pelestarian, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan dan benda cagar budaya;
• Pengembangan hubungan kepariwisataan dan kebudayaan dalam dan luar negeri;
• Penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pengembangan kawasan destinasi pariwisata;
• Promosi dan pemasaran kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pengelolaan prasarana dan sarana Kepariwisataan dan Kebudayaan seperti Monumen Nasional, Taman Ismail Marzuki, dan Taman Hiburan Rakyat Lokasari;
• Penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
• Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kepariwisataan dan kebudayaan;
• Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
• Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas pariwisata dan kebudayaan; dan
• Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

STRUKTUR ORGANISASI

Masing-masing bidang atau suku dinas dibagi lagi menjadi beberapa bagian/ subbagian atau seksi seperti berikut ini:
1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Sekretariat :
Subbagian Umum
Subbagian Kepegawaian
Subbagian Program dan Anggaran
Subbagian Keuangan
4. Bidang Pengkajian dan Pengembangan
Seksi Produk
Seksi Analisa Pasar
Seksi Regulasi
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Komunitas
Seksi Kelembagaan
Seksi Sumber Daya Manusia
6. Bidang Pengelolaan Daya Tarik Destinasi
Seksi Atraksi Event
Seksi Atraksi Alam dan Buatan
Seksi Sejarah dan Permuseuman
7. Bidang Promosi
Seksi Promosi Dalam Negeri
Seksi Promosi Luar Negeri
Seksi Hubungan Internasional
8. Bidang Industri Pariwisata
Seksi Hiburan dan Atraksi
Seksi Akomodasi dan Restoran
Seksi Usaha Jasa Pariwisata
9. Bidang Prasarana dan Sarana
Seksi Prasarana
Seksi Sarana
Seksi Penataan Lingkungan
10. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Seksi Pengawasan Industri Pariwisata dan Kebudayaan
Seksi Pengawasan Benda Cagar Budaya (BCB)
Seksi Penindakan
11. Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi
Kepala Suku Dinas
Subbagian Tata Usaha
Seksi Industri Pariwisata
Seksi Atraksi dan Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Monitoring
12. Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi
Kepala Suku Dinas
Subbagian Tata Usaha
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Pergelaran dan Pameran
Seksi Prasarana dan Sarana
Seksi Pelayanan dan Monitoring
13. Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Kepala Suku Dinas Kebudayaan
Subbagian Tata Usaha
Seksi Kepariwisataan
Seksi Kebudayaan
14. Seksi Dinas Pariwisata Kecamatan
15. Seksi Dinas Kebudayaan Kecamatan
16. Unit Pelaksana (UP)
UP. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan
UP. Pusat pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata
UP. Graha Wisata
UP. Anjungan Prov. DKI Jakarta TMII
UP. Monumen Nasional (MONAS)
UP. Museum Sejarah
UP. Museum Wayang
UP. Seni Rupa dan Keramik
UP. Museum Bahari
UP. Museum Tekstil
UP. Museum Joang’45
UP. Pengembangan Kota Tua
UP. Balai Konservasi
UP. Taman Arkeologi P.Onrust
UP. BLK Jakarta Pusat
UP. BLK Jakarta Utara
UP. Jakarta Timur
UP. Jakarta Selatan
UP. Jakarta Barat
17. Kelompok Jabatan Fungsional

* Sumber wikipedia